PANDEGLANG, – Puluhan mahasiswa Semester 2 Prodi Ilmu Pemerintahan STISIP Banten Raya, melaksanakan studi lapangan ke Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Pandeglang. Kegiatan tersebut dalam rangka memperdalam Mata Kuliah (MK) Birokrasi Pemerintah, Selasa (7/5/2024).
Dosen pengampu MK Birokrasi Pemerintah, Ari Supriadi menyampaikan, kegiatan studi lapangan kali ketiga dilakukan ke MPP Pandeglang. Kegiatan ini penting dilakukan oleh mahasiswanya untuk memperdalam teori-teori yang diperoleh di kelas dengan menyandingkannya pada ranah praktik oleh pemerintah daerah.
“Pemerintah, dengan berbagai levelnya merupakan laboratorium bagi kami untuk mempelajari praktik penyelenggaraan pemerintahan. Apakah praktik penyelenggaraan pemerintahan ini sudah sejalan dengan teori atau tidak,” ungkap Ari Supriadi, saat menyampaikan sambutan dalam acara studi lapangan di Ruang Rapat MPP Pandeglang.
Dirinya berharap, dari kegiatan ini para mahasiswa bisa memperoleh pengetahuan dan ilmu yang tentunya relevan dengan MK Birokrasi Pemerintah. Nantinya hasil dari studi lapangan ini akan dijadikan bahan diskusi lanjutan di kelas serta diharapkan akan ada masukan untuk proses perbaikan penyelenggaraan pelayanan di MPP Pandeglang.
“Secara teori, ada dua teori yang cukup klasik dalam MK Birokrasi Pemerintah, yakni Hegel dan Karl Marx. Dari pembahasan di kelas, kita nanti bisa lihat apakah MPP ini merepresentasikan teori Hegel atau Karl Marx. Saya harap rekan-rekan mahasiswa bisa mengikuti kegiatan dengan fokus dan kritis,” pungkas alumni Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jakarta ini.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pandeglang, Mursidi yang juga menjadi operator MPP Pandeglang, menyampaikan rasa bangga bisa dikunjungi oleh rekan-rekan mahasiswa STISIP Banten Raya untuk memperdalam keilmuannya terkait proses penyelenggaran pelayanan oleh MPP Pandeglang.
“DPMPTSP itu dinasnya dan MPP bagian kecil dari DPMPTSP yang menjadi kewenangan kami untuk menyelenggarakan pelayanan. Di MPP ini tidak hanya pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah daerah, tetapi juga instansi vertikal dan juga BUMN seperti perbankan,” ungkap Mursidi.
Di MPP Pandeglang, kata Mursidi, tersedia 1.354 layanan dengan 32 counter. Jenis layanan itu seperti, penerbitan paspor, pembayaran pajak kendaraan bermotor, layanan administrasi kependudukan, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, Kantor Pos, BPOM dan lainnya.
“Kami sadari dalam memberikan pelayanan ini masih banyak ketidaksempurnaan, namun tentu kami terus berupaya untuk memperbaikinya. Dan dengan kedatangan adik-adik mahasiswa ini kami harap bisa mendapat masukan yang konstruktif, apalagi kan mahasiswa ini berpikirnya kritis dan idealis,” tukas Mursidi.
Sementara, Jabatan Fungsional (JF) Penata Kelola Penanaman Modal pada DPMPTSP Pandeglang, Teddy Fauzi Rahmat, saat memaparkan profil MPP Pandeglang mengatakan, MPP Pandeglang memiliki tugas dan fungsi yang utamanya memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun swasta yang hendak berinvestasi di Kabupaten Pandeglang.
“MPP ini pelayanan satu pintu atau one stop service, jadi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat kami upayakan bisa diselesaikan dengan cepat dan mudah di sini. Misal adik-adik mau buat SKCK, Kartu Kuning, bayar pajak kendaraan, KTP dan paspor, itu bisa dilakukan satu tempat, tidak perlu muter-muter ke tiap instansi,” beberapa Teddy.
Untuk menunjang pelayanan di MPP, sambung Teddy, pihaknya menyediakan saranan dan prasarana, seperti menyediakan publikasi melalui saluran digital, sistem IT, penyediaan listrik 147 KVA, internet 1GB, layanan digital 2.1 Semi Digital dan 1.354 layanan dan 32 counter.
“Kami berupa menjaga kualitas pelayanan di MPP bisa berjalan dengan baik dan optimal. Upaya itu seperti dengan penyediaan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas pegawai dan juga membuka Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang berbasis real-time, jadi kami bisa update apa yang menjadi keluhan dan masukan dari masyarakat,” tutupnya.(*)
