26 Sep

PANDEGLANG-. Dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional Tahun 2017,Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Banten Raya ( STISIP-BR) menggelar diskusi Publik di aula kampus STISIP Banten Raya, Senin ( 25/09/2017). Dalam Kesempatan ini turut hadir Wakil Kepala ( Waka ) Bidang kemahasiswaan STISIP Banten Raya Defi Nuryadi sekaligus membuka acara diskusi tersebut, selain itu acara ini di ikuti oleh para mahasiswa dari berbagai prodi yang ada di STISIP Banten Raya.

Defi menjelaskan Pemerintah Jokowi - JK  saat ini menempatkan reforma agraria sebagai program prioritas. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 Pemerintah berjanji akan menjalankan reforma agraria seluas 9 juta ha dengan rincian 4'5 juta ha untuk legalisasi aset dan sertifikat tanah,4,1 juta hektar untuk pelepasan kawasan hutan dan hanya 0,4 juta hektar untuk redistribusi tanah yang berasal dari Hak Guna Usaha (HGU) habis,tanah terlantar dan tanah negara lainnya.

"Namun  hampir 3 tahun Pemerintahan berjalan,reforma agraria belum dijalankan secara sungguh-sungguh, hal ini dibuktikan dengan konflik-konflik agraria yang masih terjadi di berbagai daerah termasuk di Provinsi Banten. Penyelesain konflik yang mangrak contohnya terjadi antara petani Cibaliung Kabupaten Pandeglang dengan PT.Perhutani, yang baru-baru ini kembali memanas," terang defi dalam penyampaian materinya.

Dirinya menambahkan, penyusutan lahan pertanian secara pasti diakibatkan oleh alih fungsi lahan pertanian yang semakin akut.semestinya Provinsi Banten menjalankan Peraturan Daerah (Perda) No.5/2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

"Mahasiswa dan aktivis organisasi kepemudaan memiliki peran besar untuk memperjuangkn para petani di Provinsi Banten,mendampingi para petani yang mana lahan mereka di rongrong oleh swasta atau pun pemerintah,berdasarkan persoalan tersebut,banten telah memasuki situasi darurat agraria.oleh karena itu,pada peringtan Hari Tani 2017 ini kami mendesak agar Pemerintah Provinsi Banten untuk segera laksankan reforma agraria dengan meredistribusikan tanah kepada petani,menyelesaikan konflik agraria,menghentikan kriminalisasi petani,membentuk lembaga pelaksana reformasi agraria dan menjalankan Perda No.5/2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan," Pungkasnya.

(sumber :bantenplus.co.id)

 


18 Sep

PANDEGLANG. - (16/7/2017) Hampir sekitar 200 mahasiswa tahun akademik 2017/2018  baru STISIP Banten  Raya mengikuti Kuliah Umum di Aula kampus STISIP Banten Raya. Kuliah umum yang bertemakan “Otonomi Daerah dan Penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia “, hadir sebagai pembicara dalam acara kuliah umum tersebut adalah DR.h H.Ace Hasan Sadzily M,si yang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) komisi II dari praksi golkar.

Dalam kesempatan itu DR. Ace Hasan Sadily memaparkan bahwa bingkai Negara kesatuan Republik Indonesia telah di final dan di paparkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 selain itu, dia juga memaparkan bahwa  Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai dasar dan cara pandang dalam melihat proses perubahan bangsa, kemudian ketika Undang-undang Dasar sebagai 1954 di implementasikan dengan penguatan dan di implemtasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh setiap warga negara, adanya proses turunan kebijakan implementasi UUD. 1945 adalah sebagai proses pengamalan nilia-nilai kebangsaan dan nilai kerakyatan yang selanjutnya di kejewantahkan untuk penguatan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan, salah satu bentuknya adalah dengan cara melakasanakan otonomi Daerah yang di selenggarakan oleh pemerintah pusat, yang bertujuan memberikan keadilan  pemerataan social, ekonomi kepada daerah.

Selanjutnya dengan adanya otonomi daerah ini memberikan ruang kepada daerah untuk bisa mandiri, dan mengembangkan potensi daearhnya sendiri tanpa di intervensi oleh pemerintahan pusat, dengan asas desentralisasi daerah diberikan kebebasan, untuk mengatur rumah tangganya sendiri, lahirnya otonomi daearah ini tidak terlepas, dari proses panjang sejarah perkembangan daerah di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, kita ketahui bersama bahwa sebelum adanya sistem desentralisasi pemerintahan dengan kekuasaan orde baru memakai sistem sentralisasi dimana dengan sistem sentralisasi ini pemerintahan daerah diataur secara langsung kebijakanya oleh pemerintahan yang berada dipusat sehingga tidak memberikan peluang kepada daerah untuk berkembang dan menimbulkan celah ketimpangan pembagununan dan tidak berkeadilan,selanjutnya dengan proses perubahan sistem pemerintahan dan dengan dikeluarkanya Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah memastikan bahwa pemerintah telah memberikan kewenangan sepenuhnya kepada daerah,, untuk bisa mandiri dan berkemajuan secara adil dan merata.


Halaman 4 dari 19

Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

STISIP BANTEN RAYA

 Jl. Raya Rangkasbitung KM.4 No.3, Kabupaten Pandeglang     (0253) 203 749     stisipbr.043239@gmail.com