4 Apr

PANDEGLANG - Kemandirian keuangan daerah adalah seberapa besar suatu daerah dalam membiayai pemerintahannya dibanding dengan dana transfer. Salah satu cara untuk menciptakan kemandirian keuangan daerah dengan mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).


"Harusnya setiap tahun dana transfer dari pusat ke daerah itu semakin kecil, jika sebaliknya itu menandakan pemerintah daerah belum mandiri," ujar pengamat keuangan daerah UNPAD, Dr Rahman Mulyawan saat menjadi pembicara pada seminar nasional 'Membangun Kemandirian Keuangan Daerah Melalui Peningkatan Pendapatan Asli Daerah' di Kampus STISIP Banten Raya di Pandeglang, Rabu (4/4) siang.


Ia menerangkan, sedikitnya ada lima cara melakukan optimalisasi PAD. Optimalisasi itu adalah inovasi, kreatifitas, pelayanan publik,  intensifikasi, dan ekstensifikasi. "Inovasi itu harus out of the box, artinya tidak hanya berpaku pada aturan. Kemudian juga pemerintah daerah harus memiliki kreatifitas untuk mengoptimalkan PAD," bebernya.


Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kabupaten Pandeglang, Utuy Setiadi yang menjadi pemateri seminar menjelaskan, pengelolaan pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.  Kemudian Pemkab Pandeglang mengeluarkan Perda Nomor : 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.  "Dalam pengelolaan pajak juga ada negatif dan positifnya. Kajian kami ada beberapa jenis pajak yang dalam pengelolaannya biaya lebih besar dibanding apa yang didapat," terang Utuy.


Ia juga memaparkan data tren PAD dan rasio kontribusinya terhadap APBD Kabupaten Pandeglang dari TA 2015-2017. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD TA 2015 sebesar 18,81 persen, TA 2016 berkurang menjadi 17,58 persen, dan TA 2017 sebesar 17,87 persen. "Dari tahun ke tahun peningkatan pajak daerah cukup kecil. Target pajak daerah tahun 2017 dari Rp 35,305 miliar naik menjadi Rp 39,148 miliar pada tahun 2018," ujar dia.


Ketua Pelaksana Seminar Bayu Nurohman mengatakan, seminar dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan kepada mahasiswa sekaligus dosen terkait pentingnya optimlaisasi pendapatan daerah. “Materi yang disampaikan pemateri sangat berhubungan dengan kajian para mahasiswa STISIP. Mudah-mudahan dengan seminar ini pengetahuan peserta bertambah,” kata Ketua Jurusan Administrasi Negera STISIP Banten Raya ini diamini Ketua STISIP Banten Raya Dr Siswara. (muhaemin)


17 Feb

PANDEGLANG. (15/02/2018) Ratusan Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Banten Raya, sukses melaksanakan Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) yang di pusatkan di sejumlah Desa di Kecamatan Petir - Kabupaten Serang.

Menandai berakhirnya KKM, STISIP Banten Raya menggeler seminar nasional bertema 'Percepatan pembangunan masyarakat desa berbasis klinik BUMDes' di kampus setempat, dengan menghadirkan narasumber Direktur Pembangunan SDM Dirjen PDT, Priyono.

Ketua STISIP Banten Raya Dr Siswara menyatakan, hampir 3 tahun undang-undang desa berjalan, dimana desa harus memiliki standar kualitas mutu. Salah satunya dalam bidang peningkatan perekonomian desa. Untuk itu, kata siswara, STISIP sangat konsen dengan pemberdayaan dan pengembangaan desa menjadi desa mandiri.

"Kami mengirim ratusan mahasiswa dalam program KKM di Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, Misinya adalah mendorong desa-desa lokasi KKM memiliki BUMDes yang aktif dan maju. Desa-desa binaan itu akan terus dibina STISIP, yang telah memiliki program Klinik BUMDes bagi pemerintahan desa," kata siswara, kemarin.

Sementara itu, dalam paparan seminar yang dipandu Ketua Pelaksana KKM STISIP Banten Raya, Devi Nuryadin, Direktur Pengembangan SDM Dirjen PDT, Priyono, mengapresiasi langkah STISIP Banten Raya membentuk Klinik BUMDes untuk mendorong kemajuan desa, Menurutnya, apa yang dilakukan mahasiswa STISIP sejalan dengan nawacita Presiden Joko Widodo yang menjadikan desa berdaya saing baik secara SDM maupun ekonomi.

"Kami mendukung upaya STISIP Banten Raya mempelopori kebangkitan ekonomi desa melalui Klinik BUMDes. Harapannya, desa-desa di Banten bisa menemukan usaha sendiri untuk pembangunan desanya sehingga bisa keluar dari status ketertinggalan," kata Priyono.

Ditambahkan Priyono Kemdes PDTT sangat konsen dalam melaksanakan berbagai pembangunan pro desa. Namun, seluruh stakeholder terutama perguruan tinggi diharapkan aktif membantu peningkatan SDM dan manajerial warga desa dalam mengelola BUMDes.

"Apa yang dilakukan STISIP sudah tepat, Membimbing desa dan mengarahkan memiliki BUMDes yang aktif, Kami akan terus memonitor dan membantu," tandasnya.

Suasana seminar sendiri berlangsung cair. Para mahasiswa, kepala desa dari wilayah Kecamatan Petir aktif bertanya kepada narasumber tentang metode pembangunan BUMDes.

Turut hadir dalam seminar Ketua Yayasan STISIP Banten Raya Dahlan Hadyan.

 

 

 


Halaman 6 dari 24

Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

STISIP BANTEN RAYA

 Jl. Raya Rangkasbitung KM.4 No.3, Kabupaten Pandeglang     (0253) 203 749     stisipbr.043239@gmail.com