Jl. Raya Rangkasbitung KM.4 No.3, Kabupaten Pandeglang     (0253) 203 749     stisipbr.043239@gmail.com

 

Alternative flash content

Requirements

26 Sep

STISIP -BR GELAR DISKUSI PUBLIK

PANDEGLANG-. Dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional Tahun 2017,Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Banten Raya ( STISIP-BR) menggelar diskusi Publik di aula kampus STISIP Banten Raya, Senin ( 25/09/2017). Dalam Kesempatan ini turut hadir Wakil Kepala ( Waka ) Bidang kemahasiswaan STISIP Banten Raya Defi Nuryadi sekaligus membuka acara diskusi tersebut, selain itu acara ini di ikuti oleh para mahasiswa dari berbagai prodi yang ada di STISIP Banten Raya.

Defi menjelaskan Pemerintah Jokowi - JK  saat ini menempatkan reforma agraria sebagai program prioritas. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 Pemerintah berjanji akan menjalankan reforma agraria seluas 9 juta ha dengan rincian 4'5 juta ha untuk legalisasi aset dan sertifikat tanah,4,1 juta hektar untuk pelepasan kawasan hutan dan hanya 0,4 juta hektar untuk redistribusi tanah yang berasal dari Hak Guna Usaha (HGU) habis,tanah terlantar dan tanah negara lainnya.

"Namun  hampir 3 tahun Pemerintahan berjalan,reforma agraria belum dijalankan secara sungguh-sungguh, hal ini dibuktikan dengan konflik-konflik agraria yang masih terjadi di berbagai daerah termasuk di Provinsi Banten. Penyelesain konflik yang mangrak contohnya terjadi antara petani Cibaliung Kabupaten Pandeglang dengan PT.Perhutani, yang baru-baru ini kembali memanas," terang defi dalam penyampaian materinya.

Dirinya menambahkan, penyusutan lahan pertanian secara pasti diakibatkan oleh alih fungsi lahan pertanian yang semakin akut.semestinya Provinsi Banten menjalankan Peraturan Daerah (Perda) No.5/2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

"Mahasiswa dan aktivis organisasi kepemudaan memiliki peran besar untuk memperjuangkn para petani di Provinsi Banten,mendampingi para petani yang mana lahan mereka di rongrong oleh swasta atau pun pemerintah,berdasarkan persoalan tersebut,banten telah memasuki situasi darurat agraria.oleh karena itu,pada peringtan Hari Tani 2017 ini kami mendesak agar Pemerintah Provinsi Banten untuk segera laksankan reforma agraria dengan meredistribusikan tanah kepada petani,menyelesaikan konflik agraria,menghentikan kriminalisasi petani,membentuk lembaga pelaksana reformasi agraria dan menjalankan Perda No.5/2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan," Pungkasnya.

(sumber :bantenplus.co.id)

 

Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

 STISIP BANTEN RAYA