Jl. Raya Rangkasbitung KM.4 No.3, Kabupaten Pandeglang     (0253) 203 749     stisipbr.043239@gmail.com

 

Alternative flash content

Requirements

2 Sep

ISLAM DAN POLITIK DI INDONESIAERA REFORMASI

Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang
 

ISLAM DAN POLITIK DI INDONESIA ERA REFORMASI

Untuk menguraikan secara eksplisit berkaitan dengan hubungan Islam dan Politik Era Reformasi ini maka secara garis besar dapat kita lihat menjadi dua, yaitu asas universal dan asas operasional. Asas universal adalah landasan dasar yang bersifat menyeluruh untuk membentuk pandangan hakiki mengenai hubungan Islam dan Politik di Indonesia Era Reformasi. Adapun asas operasional adalah landasan praktis dalam membentuk komitmen pelaksanaan kebenaran-kebenaran yang diyakini dalam hubungan Islam dan Politik.

Konsep tualisasi Islam bagi umat Islam menghadapi dua problem aintelektual. Pertama, ketika Islam diyakini sebagai agama yang berlandaskan wahyu Tuhan umat Islam menghadapi problema  yang menyangkut hubungan antara wahyu dan akal. Kedua, ketika Islam diyakini sebagai agama yang terdiri dari ajaran-ajaran atas semua aspek kehidupan, umat Islam menghadapi problema hubungan antara persoalan keagamaan dan persoalan-persoalan keduniaan (sekuler).

Faktor inilah telah menciptakan dua masalah besar dalam pemikiran Islam pada umumnya dan pemikiran politik Islam pada khususnya. Dapat dikatakan, problema pemikiran politik Islam berkembang menjadi dua tema besar yaitu: (a) Hubungan antara wahyu dan akal. (b) Hubungan antara agama dan politik. Tentu saja perlu diingat kedua hal tersebut tidak dapat terpisah satu sama lain, karena keduanya berhubungan erat. Idealitas politik Islam merupakan refleksi dari hubungan agama dan politik dalam Islam, di samping, pada saat yang bersamaan, sebagai kesimpulan atas wahyu melalui penggunaan akal.

 

Islam dan Problematika Politik

Sebuah gerakan reformasi 1998 telah membawa perubahan sosial dan politik di Indonesia, antara lain berwujud demokratisasi yang mendorong terbentuknya keran informasi dan komunikasi melalui kebebasan media dengan hadirnya UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang lebih bebas. Kondisi ini juga turut mendorong kebebasan dan liberalisasi politik dengan lebih besarnya peluang aspirasi dan kepentingan politik serta ideology yang disuarakan oleh masyarakat. Namun di sisi lain, keterbukaan ini juga membawa dampak negatif. Salah satunya adalah pornografi yang menjadi “penumpang gelap” dari kebebasan pers di Indonesia.

Terkait dengan fenomena pornografi yang terjadi di ndonesia ini, terutama juga didorong oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dari media yang berbasis internet. Menurut data internasional yang bertajuk “Internet Pornography Statistic”, yang dikeluarkan toptenreviews.com dengan dukungan 40-an situs utama dunia di tahun 2006, menempatkan Indonesia sebagai Negara peringkat ke-7 terbanyak di dunia pengakses kata kunci “sex” di mesin-mesin pencari internet. Sedangkan untuk kata kunci idola seks Pamela Anderson dan Maria Ozawa (atau dikenal juga sebagai Miyabi), Indonesia menduduiki peringkat pertama.

Lebih-lebih Majelis Ulama Indonesia (MUI) (2001), mengeluarkan fatwanya bahwa dengan kondisi maraknya prnografi ini dikhawatirkan dapat merusak sendi-sendi moral dan akhlak bangsa. Selain itu, secara ekonomi, akses terhadap pornografi secara berlebihan ini juga merupakan pemborosan besar dan potensial menggusur pemanfaatan fasilita spublik (semisal internet untuk pendidikan/umum) menjadi sangat sia-sia. Bahkan, untuk simulasi sederhana untuk akses 1 mini-video porno anggota DPR-RI YZ-ME yang pernah dicatat oleh situs youtube.com mencapai 1,9 juta dalam masa akses 1 bulan. Bila dikalikan biaya akses paling murah Rp 1.000,-saja, maka menghasilkan angka Rp 1,9 Milyar. Artinya, dapat dibayangkan sekali lagi, bahwa berapa jumlah rupiah yang tersia-sia bila jumlah mini-videonya lebih dari 500 seperti yang ada saat ini.

Dari kondisi seperti itulah akhirnya Undang-Undang Pornografi kemudian dirancang untuk mengantisipasi dampak negatif dari masifnya pronografi. Undang-Undang yang merupakan usul inisiatif DPR ini dalam pembahasannya kemudian menjadi undang-undang yang hangat perhatian masyarakat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam UU RI No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Perlu diketahui bahwa dalam pembahsan undang-undang ini memakan waktu yang cukup panjang, hingga dua periode DPR (1999-2004 dan 2004-2009). Di samping itu, undang-undang ini juga menimbulkan debat publik dan mobilisasi masyarakat, melebihi pembahasan undang-undang lainnya di era reformasi.

 

Relasi Islam danPolitik di Indonesia Era Reformasi

Dalam pendekatan ini adalah persoalan dari proses politik yang cukup panjang dan cukup menegangkandan memiliki dimensipolitik yang cukup kuat sekali ketika akan disahkan Undang-Undang tersebut. Misalnya dengan banyaknya kelompok-kelompok yang pro maupun yang kontra dapat mewarnai proses politik di Senayan baik dari kalangan akademisi, cendikiawan, seniman, politisi, maupun dari lapisan masyarakat. Dikarenakan, sejak Orde Baru dan munculnya Era Reformasi terutama Pasca Otoritarianisem, kebijakan pemerintah tentang asas tunggal berubah. Ormas-ormas atau organisasi apapun mendapat angin segar untuk bernafas sehingga tidak lagi harus berasaskan Pancasila, tapi hanya mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Banyak organisasi yang kembali kekhittahnya. Dalam kalimat lain, Ormas-ormas Islam mengembalikan pada Islam. Ormas Islam yang semula bergerak di bawah tanah, karena tidak mau menerima asas tunggal, kembali hidup bebas di udara Republik Indonesia. Hal ini jelas, nilai-nilai Islam telah masuk pada sebuah negara sekular, meskipun awalnya banyak dari kelompok non-muslim memiliki kekhawatiran apabila ditetapkannya Undang-Undang tersebut ini akan berdiri negara Islam, tetapi kenyataannya tidak ada negara Islam di Indonesia hingga saat ini.

Sedikitnya ada dua pemikiran politik yang penting berkembang yakni pemikiran politik Barat dan pemikiran politik Islam. Dalam hal ini, A Rahman Zaiunudin (1990:1-4) secara lengkap menyebut lima pemikiran yaitu; pemikiran politik barat, pemikiran politik Islam, pemkiran politik lama, pemikiran politik baru, dan pemikiran politik negara berkembang.

Dalam pendekatan sintesis ini sebagaimana dikemukakan oleh S.P Varma yang dikutip oleh Noeng Muhadjir (1989), bahwa orang mungkin terlalu mempersempit “ruang” atau bidang keilmuan sehingga seolah-olah terdapat “pemikiran politik Barat” atau ‘pemikran politik Islam”. Akan tetapi bagi Varma, kalau orang mempelajari pemikran politik, hal itu tidak berarti hanya pemikiran di Barat saja. Varma lalu membayangkan bahwa perlu ada basis yang lebih universal dalam kajian ini. Antara lain disarankan Varma untuk juga mempelajari yang ada di kebudayaan-kebudayaan lain seperti Islam dan Cina.

 

Kemandirian Negara

Lain hal, bahwa karakteristik Masyarakat Madani ini telah diungkapkan oleh Larry Diamond (1994)dan AS Hikam (1996)yang keduanya hampir berpendapat sama bahwa Masyarakat Madani adalah voluntary, self generating, self supporting, mandiri terhadap negara, dan keterkaitan pada nilai-nilai hukum. Dengan penjelasan ini artinya suatu masyarakat bukanlah suatu masyarakat paksaan atau karena indoktrinasi. Keanggotaan masyarakat madani adalah keanggotaan dari pribadi yang bebas, yang secara sukarela membentuk suatu kehidupan bersama dan oleh sebab itu mempunyai komitmen bersama yang sangat besar untuk mewujudkan cita-cita bersama. Begitupun dengan kemandirian terhadap negara, artinya bahwa manusia Indonesia yaitu manusia-manusia yang percaya diri sehingga tidak tergantung kepeda perintah orang lain termasuk negara. Bagi mereka bahwa negara adalah kesepakatan bersama sehingga tanggung jawab yang lahir dari kesepakatan tersebut adalah juga tuntutan dari tanggung jawab dari masing-masing anggota. Inilah negara yang berkedaulatan negara.

Dalam aspek permasalahan di atas, dari bermacam-macam pemecahan masalah hubungan agama dan politik telah dikemukakan oleh para pemikir politik Islam di Negara Indonesia sebagaimana dipaparkan oleh Kacung  Marijan(1999:4-5), dalam menafsirkan ajaran Islam yang kompleks itu, terdapat heterogenitas, dalam hal ini setidak-tidaknya terdapat tiga kelompok besar. Pertama, Islam (domestic sphere) dan politik (public sphere) adalah duahal yang tidak dapat dipisahkan. Pengaturan kenegaraan, ranah mu’amalah dan insania, tidak kaku berdiri sendiri dan dapat dipisahkan dari ranah akidah dan syari’ah. Adanya wacana tentang perlunya merumuskan, mengimplementasikan dan menegakkan Negara Islam, hal ini merupakan refleksi dari penafsiran seperti ini. Gagasan tentang model theo-demokrasi oleh Maududi, merupakan contohnya. Dalam pandangan Maududi, hukum yang paling tepat untuk mengatur manusia adalah hukum Tuhan. Meskipun demikian, di dalam mengaplikasikannya, tetap harus berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi. Untuk itulah, bentuk negara ideal menurutnya adalah theo-demokrasi itu. Kedua,  sekelompok pemikir dan mufasirin yang mendukung bahwa antara Islam dengan politik adalah dua entitas yang dapat dibedakan tetapi dapat dipisahkan. Dalam pengertian lain, secara kelembagaan keduanya memang berbeda, tetapi bukan berarti tidak ada relasi sama sekali. Artinya, dalam beberapa hal Islam bisa saja berpengauh terhadap masalah politik, khususnya sebagai sumber etika dan moral di dalam pengelolaan negara. Dalam penjelasan itu, dikarenakan Islam merupakan realitas yang dianut oleh warganegara, maka negara juga memiliki kepentingan terhadapnya. Dengan demikian, Islam misalnya bisa menjadi salah satu kekuatan untuk menopang legitimiasi negara. Ketiga, adalah penafsiran sebagaimana dilakukan oleh kaum sekuler, bahwa Negara antara Islam dengan Negara adalah dua hal yang berbeda, karena itu bisa dan harus dipisahkan. Aplikasi dari pemikiran ketiga ini bisa dilihat di Turki. Di negara itu, relasi Islam dan Negara sama seperti apa yang terdapat di Barat.

Dari ketiga kelompok besar di atas, nampaknya kategori yang kedua inilah yang sedang diajalankan di Indonesia. Karena itu, aplikasi dari pemikiran kedua ini bisa dilihat di Indonesia. Di negara ini, relasi Islam dan Negara adalah dua hal yang berbeda, tetapi tidak menutup kemungkinan kekuatan Islam dapat mempengaruhi kehidupan politik khususnya dengan masuknya produk nilai-nilai hukum Islam sebagai legitimasi negara.

Dalam pandangan senada juga banyak dijelaskan oleh tokoh-tokoh Cendikiawan Muslim Indonesia seperti Munawir Sadzali (1990),Ahmad Syafi’i Ma’arif (1989), Endang Syaifudin Anshari (1983), Din Syamsuddin (2001), Bambang Pranowo (1990), dan Musda Mulia (1997), yang semuanya sepakat bahwa dalam Al-Qur”an dan As-Sunnah tidak ditemukan aturan-aturan yang langsung dan rinci mengenai masalah-masalah yang ada hanyalah seperangkat tata nilai etika yang dapat dijadikan pedoman bagi pengaturan tingkah laku manusia dan kehidupan dan pergaulan dengan sesamanya yang juga memadai untuk dijadikan landasan bagi pengaturan kehidupan kenegaraan. Tuntunan Al-Qur’an mengenai kehidupan bernegara tidaklah menunjuk suatu model tertentu. Karena itu, dapat dikatakan bahwa soal Negara dan pemerintahan lebih banyak diserahkan kepada ijtihad ummal Islam. Islam hanya menggariskan prinsip-prinsip dasar yang harus dipedomani dalam mengelola Negara. Prinsip-prinsip itu mengacu pada prinsip-prinsip dasar Islam bagi pengelolaan hidup bermasyarakat, yaitu prinsip persaudaraan, persamaan dan kebebasan.

Dengan demikian, dari beberapa teori pemikir politik Islam yang sudah dipaparkan di atas, jelaslah bahwa model Negara yang diterapkan di Indonesia lebih condong kepada kategori kedua, yakni di satusisi Indonesia menerapkan Negara sekuler tetapi di sisi lain Islam dapat mempengaruhi kehidupan politik karena Islam sebagai sumber etika dan moral di dalam pengelolaan negara. Dan yang paling penting lagi adalah bahwa Islam sebagai salah satu kekuatan untuk menopang legitimasi Negara.

 * Penulis adalah Dosen STISIP Banten Raya Pandeglang-Banten dan Mahasiswa S3 Program Doktor Ilmu Politik Unas Jakarta.

Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

 STISIP BANTEN RAYA