Jl. Raya Rangkasbitung KM.4 No.3, Kabupaten Pandeglang     (0253) 203 749     stisipbr.043239@gmail.com

 

Alternative flash content

Requirements

16 Agu

MEMAMAKNAI NASIONALISME DAN KEMERDEKAAN

 

Oleh : Nazmudin*

1. Nasioanalisme dan Kemerdekaan

Mengacu pada kamus Besar Bahasa Indonesia mencatat nasionalisme sebagai paham (ajaran) untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Masih dalam kamus yang sama, nasionalisme juga berarti kesdaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial maupun aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu(Pusat Bahasa, Depdiknas, 2001: 775). Semangat kebangsaan ini dalam pengertian ideologis yang penulis maksudkan adalah lebih merujuk kepada suatu pandangan hidup atau sikap mental. Atau mudahnya sebagai acuan mendasar dalam anasir nasionalisme, yaitu ajakan untuk mencintai bangsa dan negara sendiri.

Membicarakan nasionalisme masih cukup menarik unttuk dikaji di era reformasi ini, dikarenkan alasan berdirinya Indonesia sebagai bangsa berangkat dari sebuah kesadaran massal namun sporadis, yaitu tidak ingin ditindas bangsa asing. Perjuangan yang dilakukan dalam kelompok-kelompok terpisah dan tidak terorganisir menyebabkan sulitnya memutuskanm mata rantai penjajahan dari bumi Nusantara.Para pemuda terpelajar khususnya mahasiswa Indonesia – baik yang berada di dalam negeri maupun di Belanda – pada masa prakemerdekaan mulai menyadari ketakefektifan srtategi pendahulu mereka dalam usaha mengusir kaum penjajah. Mereka para pemuda, yang tergabung dalam berbagai organisasi kepemudaan mulai memikirkan suatu strategi yang lebih radikal dalam rangka menghimpun kekuatan antar nasion (Harold Wasky, 1974: 6).

Adapaun masalah yang perlu mereka pecahkan dengan segera pada masa itu adalah menemukan anasir yang mampu merekatkan hubungan antar nasion yang memiliki kebudayaan yang berbeda satu sama lain.Momen Sumpah Pemuda dalam Kongres Pemuda di Jakarta Tahun 1928 adalah sebuah pijakan awal yang dimanfaatkan para pemuda untuk segera menyusun strategi mengumandangkan kesadaran bersatu antar nasion. Dalam pertemuan itu disepakati tiga butir yang seterusnya digulirkan kepada segenap insan Nusantara, yaitu satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.

Dua tahun sebelumnya, 1928, pernah terjadi polemik antara Partai Permi (Perssatuan Muslimin Indonesia) di Sumatera Barat dan Persis (Persatuan Islam) di Bandung mengenai Nasionalisme. Pemimipin Permi alm Haji Mukjtar Luthfi seorang ex-Digulis mendukung nasionalisme, sedangkan Pemimpin Persis alm. Ustadz A. Hasan menentangnya. Alasan penentangan nasionalisme adalah karena poda masa itu, nasionalisme seakan-akan berhala yang dipuja dengan fanatisme buta.

Menurut A Dahlan Ranuwihardjo (2000: 30),bahwa model ini telah menyebarkan petaka di seluruh dunia dan jadi penyebab perang dunia I. Yang menjadi korban utama adalah kaum muslimin dunia dari Maroko sampai Merauke; sedang di Indonesia, ummat Islam-lah yang mengalami penderitaan terbesar lahir bathin akibat kolonialisme yang dijalankan nasionalisme Belanda. Jadi jelasnya, penentangan ini cukup beralasan.

Nampaknya, polemik antar Permi dan Persis tidak lepas dari pengamatan Bung Karno. Kemudian, Bung Karno mengumandangkan nasionalisme yang sekedar cinta tanah air, berkemanusiaan, berdemokrasi dan berkesejahteraan sosial yang cukup dikenal dengan sosio-nasio-demokrasi. Nasionalisme ini cukup diterima kedua pihak, setidaknya oleh kalangan Islam. Dengan demikian, berhenti pula polemik antara kedua belah pihak.

Soekarno telah melakukan tafsir tersendiri terhadap paham nasionalsime yang pada masa itu dipahami sebagai paham menakutkan. Dengan demikian, Sokerano telah melakukan dekonstruksi, untuk kemudian merekonstruksi paham, nasionalisme sesuai daya tafsir yang dipahaminya sendiri kepada orang lain.

Pada masa itu sangat terasa kebutuhan paham nasionalisme sebagai alat pemersatu melawan penjajahan. Dari sana penulis melihat bahwa paham nasionalsime bukanlah sesuatu yang muncul dengan sendirinya, melainkan melalui proses produksi pihak-pihak yang memilki pengaruh. Sebagaimana layaknya sebuah hasil produksi, maka perawatan atasnya adalah sebuah keniscayaan.

Sementara itu, dalam pandangan Benedict Andeson (2005:7), mendefinisikan dalam tinjauan antropologis menunjukkan bahwa nasion, pertama-tama adalah sebuah imagined community, karena tidak semua anggotanya pernah (akan) saling kenal, bertemu atau mendengar, meski dalam benak mereka selalu tumbuh kesadaran, mereka merupakan suatu persekutuan.

Kedua, betapapun besar komunitas yang terimaji, selalu ada batas teritori (limited), yang memisahkan nasion itu dengan nasion-nasion yang lain. Ketiga, komunitas terimaji itu komunitas yang berdaulat (sovereign), karena konsep itu lahir dalam konteks era sekularisasi, atau dalam rumusan Anderson “born in an age in wich enlightenment and Revolution were destroying the legitimacy of the divine-ordained, hierarchial dynastic realm”. Keempat, nasion selalu terimaji sebagai sebuah komunitas (community), sebab meski dalam kenyataan komunitas itu ditandai aneka perbedaan atau kesenjangan, nasion selalu dipahami sebagai persaudaraan yang mendalam.

Dalam gambaran di atas, telah memberikan isyarat bahwa persoalan kesadaran akan nasionalisme pada masa prakemerdekaan dimulai dengan kemampuan membedakan diri dengan identitas kaum penjajah. Kesadaran akan perbedaan ini kemudian disharing-kan, ditukar dan ditularkan melalui bahasa. Dengan demikian, kesadaran akan bahasa persatuan menjadi prasyarat yang tak bisa dielakkan (cinditio sine qua non) untuk membangun identitas dan mengikat komunitas. Oleh karena itu, tanpa alasan, kaum muda tercerahkan sehingga hal ini menganonisasikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan atau nasional.

Salah satu pencapaian tujuan di atas adalah mendorong kelahiran nasionalsime sebagai produk, maka kematiannya tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi disebabkan suatu produk strategi sosial- budaya-politik yang terwujud dalam tiap tindakan dan keputusan sosial-budaya-politik dari pihak-pihak yang punya akses ke kebijakan publik, kekuasaan, dan pengaruh.

  1. Budaya Politik Dalam Memaknai Nasionalisme Pasca-Kemerdekaan

Namun kenyataannya, memaknai nasionalisme Pasca-kemerdekaan ini dengan semakin jauhnya nasionalsime dari kehidupan bangsa ini, terbukti dengan makin jauhnya kebijakan publik yang memihak kepada rakyat. Merosotnya rasa nasionalisme yang dimiliki oleh para pemimipin negeri ini seperti halnya mantan presiden Megawati pernah menyatakan kabinetnya adalah kabinet sampah, dan dalam menyikapi Kontingen Olahraga yang kalah disambut dengan kecaman  “memalukan”. Padahal, pernyataan Mega yang merupakan anak dari penyebar nasionalisme ini sungguh telah menyinggung dan melukai perasaan kebangsaan yang telah berjalan sekian lama. Oleha karena itu, sebagai pemimpin negara, beliau seharusnya menyemangati rakyat yang dipimpinnya. Maka benarlah apa yang dikatakan Anderson, bahwa merosotnya rasa nasionalisme bisa disebabkan oleh pemimpin yang memiliki akses terhadap kebijakan publik.

Selanjutnya, batu sandungan yang menimpa mantan Presiden Ketiga BJ. Habibie karena telah telah memberikan kesempatan kepada Timor-Timur untuk melakukan referendum untuk menentukan nasib dan masa depan mereka sehingga lepas dari Indonesia yang menyebabkan merosotnya popularitas BJ. Habibie karena dianggap tidak mampu menyatukan berbagai kekuatan politik di Indonesia. Begitupun dengan Gus Dur, prestasi kebijakan politiknya sungguh tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Ditandai dengan seringnya bergonta-gantinya susunan kabinet sehingga menyebabkan merosotnya nilai rupiah dan naiknya harga barang kebutuhan pokok sehari-hari. Dalam kondisi seperti ini tentu saja rakyat yang merasakan kesulitan.

  Sepanjang reformasi sejak dari Presiden Gusdur, Megawati, SBY, sampai Presiden Jokowi negara ini belum dapat mengatasi harga BBM. Dalam konteks integritas, pemerintah kita juga tidak memiliki kepedulian yang sungguh dibutuhkan dalam rangka menjaga kawasan perbatasan Indonesia. Pemerintah nasional (pusat dan daerah) dinilai mengabaikan sejumlah problem kawasan perbatasan, khususnya kawasan di perbatasan Sangihe dan Taulud (Sulaweasi Utara) yang berbatasan dengan Mindanao (Filipina Selatan) serta Samudera Pasifik, setidaknya ditemui delapan kerewanan yang dapat mengganggu bahkan mengancam integritas nasional.

Sejak awal pemerintahan Presiden Jokowi-Jk telah dihadapkan berbagai perrsoalan, salah satunya adanya usulan pengosongan kolom agama yang datang idenya dari menterinya (Kemendagri), konsep Islam Nusantara yang datang gagasannya dari Kemenag RI dan masih banyak persoalan lainnya yang serupa. JokowiterpilihsebagaiPresidenRepublik Indonesia ketujuh,  harusgusardengankeraguantentangkemampuanpemahamannyapadakonseppemikiranTrisulayaitumenghormatikeanekaragaman agama, suku, rasdanantar golongan. Dikarenakan JokowiharusmenunjukkanbuktinyatadalampengejawantahanpelaksanaansemangatkonsepTrisula yang terinpirasidari Bung Karno, berupadukunganpositifnyadalamperilakuterhadap agama yang dianut. Terlebih lagi dengan masalah adanya indikasi terhadap MenteriESDM yang masih memiliki dua kewarganegaraan, kalau hal ini benar berarti rasa nasionalisme Menteri tersebut diragukan.

Bahwa sesungguhnya bahwa sikap dan perilaku nasionalisme itu setidaknya sudah merupakan bukti bahwa sikap mental Jokowi sesungguhnya bukan sekedar kualitas boneka partai belaka, karena ternyata dirinya juga mempunyai semangat dan kepercayaan diri yang cukup tinggi guna mendukung karakter ketegasan seorang pemimpin bangsa.

Sebagai Presiden RI, Jokowi nantinya harus tegar dan berani menyatakan bahwa semenjak dirinya terpilih oleh rakyat maka predikat dirinya sebagai “petugas partai” telah selesai, dan semenjak itu dirinya menyandang predikat baru sebagai “petugas rakyat” karena mendapatkan mandat langsung dari rakyat, sehingga dirinya harus siap secara total “mengabdi” kepada kepentingan seluruh rakyat Indonesia, dan tidak lagi sekedar mengabdi pada kepentingan segelintir pimpinan partai pengusungnya semata. Nampaknya, semua itu bertolak belakang.

Sebenarnya, jika “revolusi mental” yang sedemikian ini berhasil dijiwai siap dilaksanakan oleh Jokowi, diharapkan dukungan rakyat akan semakin solid, dan menjadikan sosok kepemimpinan bersahaja Jokowi benar-benar menjadi idola rakyat secara lebih meluas, bahkan bisa jadi lintas kubu koalisi, sehingga tingkat elektabilitasnya justru mampu melampaui elektabilitas total partai pengusungnya sekalipun. Kedepan, rakyat mengharapakan kebijakan yang diambil oleh Pemerintahan Jokowi terlebih oleh Jokowi selaku Presiden yang akan mengambil sebuah keputusan yang benar-benar berpihak pada rakyat.

III. Kesimpulan

Nasionalisme pasca-kemerdekaan ini semakin jauh dari kehidupan bangsa ini. Terbukti dengan makin jauhnya kebijakan publik yang memihak kepada rakyat. Kemudian di sisi lain, terkait dengan memudarnya rasa nasionalisme rakyat yang semakin enggan menggali dan mempelajari budaya sendiri kerap mendapati dirinya terjebak dalam konflik yang tidak perlu terjadi jika mereka memang menyadari bahwa tanah air bukanlah milik sendiri atau kelompok tertentu. Adalah jelas pulau-pulau yang belum sempat diurus sebaiknya segera mungkin dirawat jika kita tidak ingin kecolongan seperti yang telah terjadi pada Timor-Timur maupun Sipadan-Ligitan.

Maka dari itu, nasionalsime ke depan yang dapat diwujudkan dan perlu untuk diusung adalah dengan mementingkan penerimaan dan perayaan perbedaan sebagai suatu karunia bagi bangsa ini, menguatkan ketahanan nasional, dan menjaga integritas teritorial nusantara. Kemudian, menggali, meksplorasi, dan mempelajari serta mengamankan kebudayaan daerah untuk mendukung keutuhan kebudayaan nasioanal sehingga dapat berperan sebagai alat pemersatu bangsa. Jelasnya, membangun nasionalsime sebagai strategi melawan ketertindasan dalam bentuk apapun terutama dalam menghadapi era reformasi ini.

*Penulis adalah Dosen STISIP Banten Raya Pandeglang-Banten dan Mahasiswa S3 Program Doktor Ilmu Politik Unas Jakarta.

Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

 STISIP BANTEN RAYA